I. Pengertian Sistem
Ekonomi
Sistem
Ekonomi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem atau perpaduan dari berbagai
aturan dan aspek serta mekanisme yang saling bergantungan satu sama lain dan
memiliki tujuan untuk menyalurkan atau mengalokasikan seluruh kekayaan atau
sumber daya yang dimiliki kepada seluruh rakyatnya, baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi
dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor
produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor
produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh
pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem
ekstrem tersebut.
II. Macam-Macam
Sistem ekonomi
1. SISTEM EKONOMI TRADISIONAL
Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah
masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan
barter (natura), belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan
distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan
sendiri/masyarakat.
Ciri-ciri :
1. Belum
ada pembagian kerja
2. Pertukaran
dengan sistem barter
3. Jenis
produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan
4. Hubungan
masyarakat bersifat kekeluargaan
5. Bertumpu
pada sektor agraris
6. Keadaan
masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin
Kebaikan :
1. Setiap
masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen
2. Produksi
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan
3. Dengan
sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur
Kelemahan :
1. Tidak
ada kerja sama antarindividu atau masyarakat
2. Sulit
mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan
3. Jenis
dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan
4. Sulit
menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan
2. SISTEM EKONOMI LIBERAL/KAPITALISME
Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara
memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem
ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723–1790) dalam
bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang diterbitkannya pada tahun
1776, dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor
ekonomi.
Ciri-ciri :
1.
Hak milik atas alat produksi di tangan
perorangan.
2.
Harga barang ditentukan oleh permintaan dan
penawaran di pasar.
3.
Adanya persaingan bebas.
4.
Tidak ada campur tangan pemerintah dalam
perekonomian.
5.
Modal memegang peran penting.
6.
Terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar
keuntungan.
Kebaikan :
1. Dapat
meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi.
2. Terdorong
untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri.
3. Setiap
orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan.
4. Pemilihan
sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan.
Keburukan :
1. Menimbulkan
persaingan tidak sehat.
2. Terdapat
kesenjangan kaya dan miskin.
3. Menimbulkan
monopoli.
4. Terdapat
eksploitasi SDM.
5. Pemanfaatan
SDA sering tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.
3. SISTEM EKONOMI TERPUSAT/SOSIALIS/KOMANDO/ETATISME
Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana
seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah sedangkan masyarakat
hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi ini berdasar pada
teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul ‘Das Kapital’
tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah, karena campur tangan
pemerintah di bidang ekonomi melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat.
Ciri-ciri :
1. Perencanaan
disusun oleh pemerintah pusat.
2. Semua
alat produksi dikuasai oleh negara.
3. Produksi,
distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat.
4. Inisiatif
dan hak milik perorangan dibatasi.
Kebaikan :
1. Pemerintah
bertanggung jawab penuh dalam perekonomian.
2. Relatif
tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.
3. Hasil
produksi dapat dinikmati secara rata.Mudah melakukan pengendalian harga.
Keburukan :
1. Hak
milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan.
2. Potensi
dan daya kreasi tidak berkembang.
3. Tidak
terdapat kebebasan individu.
4. SISTEM EKONOMI CAMPURAN (SOSIALIS DAN LIBERALIS)
Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem
liberal dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan
pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara/kolektif dan
peran menonjol individu. Pada sistem ekonomi campuran, antara pemerintah dengan
masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan
perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi,
sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi.
Ciri-ciri :
1. Adanya
campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
2. Pihak
swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian.
Kebaikan :
1. Sektor
ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas.
2. Fluktuasi
harag dapat lebih terkendali.
3. Hak
milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya.
Keburukan :
1. Jika
peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme.
2. Jika
peran swasta mendominasi, akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat.
III. SISTEM EKONOMI DI INDONESIA
Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda
terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem
ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang
mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena
ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka
sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem
ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa
Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi
ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah
melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah
yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh
Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :
·
Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem
ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian
nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang
berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah
pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah
dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam
usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam
merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan
demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :
1.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat.
3.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
4.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih
pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
5.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6.
Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga
negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan
kepentingan umum.
7.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negara.
Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
1.
Sistem free fight liberalism, yaitu sistem
persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi
terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan
struktural ekonomi nasional.
2.
Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur
ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya
kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3.
Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan
ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
·
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah
bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian
Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak
tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif
dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus
bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
1.
Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
dengan prinsip persaingan yang sehat.
2.
Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai
keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3.
Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
4.
Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan
bekerja.
5.
Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan
perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
IV. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN
PEREKONOMIAN DI INDONESIA
1.
Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif
bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat
cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
2.
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana
negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru
dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
3.
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk
menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
Indonesia.
4.
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme
yang pernah terjadi di indonesia yaitu :
· Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi
yang membawa dampak menurunnya
nilai ekspor kita.
·
Hutang luar negeri yang justru dipergunakan
untuk proyek ‘Mercu Suar’.
·
Defisit anggaran negara yang makin besar.
·
Laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari
pertumbuhan ekonomi.
V. Evaluasi
Perekonomian 2013, Prospek 2014 dan Arah Kebijakan Bank Indonesia Ke Depan
Mengawali
tahun 2014, Bank Indonesia mengadakan pertemuan awal tahun dengan media massa
selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 17 Januari 2014 di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia memaparkan hasil
evaluasi perekonomian 2013, perkiraan untuk tahun 2014 dan arah kebijakan Bank
Indonesia ke depan.
Di tahun
2013 yang bisa dibilang tidak mudah, ekonomi Indonesia diprakirakan mampu
tumbuh sebesar 5,7% (year on year/yoy).
Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut merupakan
sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)
meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di
atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang
lalu yakni di 4,5% ±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai
akhir 2013.
Hal ini
tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan ekonomi
terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global
meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus
moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun
akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua ini adalah tekanan terhadap NPI tahun 2013.
Defisit transaksi berjalan diprakirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik
Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%.
Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Tak sampai di situ,
nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga terus terdepresiasi disertai volatilitas
yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah dengan pelemahan mata uang di
negara kawasan.
Kondisi
terkini menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI Triwulan IV 2013
membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun
dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring
penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan
juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah
kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi
yang lebih seimbang.
·
Arah kebijakan
Tahun 2014
Arah
kebijakan Bank Indonesia difokuskan dan terbagi menjadi 3 (tiga) cakupan
kebijakan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola inflasi ke arah
yang lebih baik dan mempersempit defisit neraca pembayaran. Kebijakan Bank Indonesia
di 2014 tetap mengutamakan penguatan bauran kebijakan di bidang moneter,
makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Di
bidang moneter, kebijakan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju
sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui
kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Di
bidang makro prudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik
di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan
pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan
diarahkan untuk pengembangan industri sistem pembayaran yang lebih efisien.
Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi
kebijakan bersama Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.
VI. DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
http://www.ekonoomi.com/2013/10/sistem-ekonomi-indonesia-sekarang-ini.html
http://sistempemerintahanindonesia.com/sistem-ekonomi-indonesia.html
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Evaluasi-Perekonomian-2013,-Prospek-2014-dan-Arah-Kebijakan-Bank-Indonesia-Ke-Depan.aspx
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html
http://beristatus.blogspot.com/2013/03/macam-macam-sistem-ekonomi-di-indonesia.html
